Menteri Risma “meledak” itu sudah biasa. Lakunya sejak jadi Walikota Surabaya memang tak akan berubah. Jika turun ke bawah dan menemui sesuatu yang tak beres, Risma akan “menyelesaikan” yang tak beres saat itu juga. Terkadang Ia mengambil alih tanggungjawab bawahannya sambil “marah-marah”. Namun “ledakan” Risma saat melihat ketidakberesan dapur umum yang dibangun Kementeriannya di Bandung berbuntut panjang. Kata-katanya saat “marah-marah” itu mengisyaratkan akan memindahkan bawahannya yang tak becus bekerja ke Papua. Penyebutan Papua memantik beragam kritik pedas dan tafsir yang dibangun dengan satu alasan ; rasisme.
Banyak sekali pegiat anti rasisme yang mengecam pernyataan Risma. Apalagi kapasitasnya adalah seorang Menteri, yang mengurus masalah sosial pula. Mungkin Risma tak bermaksud seperti yang dikecam itu, tetapi pernyataan tersebut kadung menyebar secara terang benderang. Isyu Papua memang sensitive. Apalagi jika akan dijadikan tempat “pembuangan” bagi pegawai yang tak becus melayani. Tafsirnya jadi menyudutkan seolah-olah bumi cendrawasih yang kaya - yang selama ini dieksplorasi tanpa batas oleh negara - dan dihuni warga yang beradab itu, di-identikan dengan keterbelakangan. Tempat yang menyeramkan. Seolah-olah tak ada kemanusiaan di sana.
Saya jadi ingat sebuah roman pendek berjudul “Bung Pandu Anak Buangan” yang terselip dalam buku suntingan Pramoedya Ananta Toer, “Cerita dari Digul”. Pandu yang jawa itu diputuskan sebagai tahanan politik dan dibuang ke Digul. Masa itu akhir 1926, ketika PKI memberontak dan dipadamkan Belanda. Ribuan orang dibuang ke rimba Papua dengan “besluit” yang ditetapkan tanpa pengadilan. Bayangan tentang Digul adalah neraka. Tak ada keluarga, pemukiman itu baru dibuka, rumah papan berlantai tanah, hewan liar berkeliaran, malaria jadi momok, nyamuknya besar dan menakutkan, belum lagi cerita seram tentang orang rimba yang masih memakan daging manusia. Digul adalah frustasi tanpa ujung bagi Pandu, politisi muda yang dihinakan Belanda.
Romansa Pandu menjadi getir berderai karena isterinya memilih kabur setelah tahu Ia akan dibuang ke Digul. Hari-hari Pandu adalah menunggu kematian yang tak pernah datang. Betapa tersiksanya. Hingga satu ajakan melarikan diri dari “tempat pembuangan” itu menarik minat Pandu. Ia lalu melarikan diri bersama lima kawan. Tak ada jalan. Tak ada tujuan. Yang ada hanya keinginan menjauh dari tanah merah itu. Dalam pelarian itu, Pandu terkena ranjau babi yang ditanam suku pedalaman. Ia ditangkap. Ia bersyukur karena mati datang menjemput lebih cepat. Nyatanya orang-orang pedalaman yang katanya “kanibal” itu merawatnya hingga sembuh. Ia jadi warga kehormatan.
Lalu seorang dewi, perempuan Papua asli dari suku itu jatuh cinta pada Pandu. Atas restu tetua, Pandu menikah dengan Okini. Mereka hidup bahagia hingga Belanda datang menangkapnya. Okini menjerit meminta suaminya tak dibawa. Pandu tetap dikerangkeng kembali ke tanah merah. Jadi tahanan lagi. Berbilang bulan kemudian, Okini melahirkan seorang putera. Kepala suku datang meminta Pandu menemui anak dan isterinya. Pandu menolak. Okini dan puteranya berkunjung, Pandu menyangkal. Dewi Papua yang kecewa memilih mati bersama putera Pandu.
Roman ini dituturkan dengan bahasa melayu oleh Abdul Karim Bin Moehamad Soetan. Orang Aceh asli yang jadi digulist. Karyanya juga asli. Mengupas sisi lain Digul yang oleh Muhammad Husni Thamrin disebut sebagai kamp tahanan yang tak manusiawi. Digul, menurut Ewald Vanvught dalam “Bloed Aan De Klomp” dengan judul tambahan, “Kronik Skandal Pertama Tanah Air, Bajingan-Bajingan Belanda di Luar Negeri” adalah skandal memalukan yang pernah dilakukan Belanda. Para tahanan yang dipaksa bekerja bukan narapidana. Mereka tak pernah diadili. Dibuang begitu saja.
Tokh, dalam roman tentang Pandu, kita bisa bertanya ; siapa sebenarnya yang tak punya nurani. Siapa yang rasis. Yang bersikap asosial. Sebuah perilaku yang menolak untuk berinteraksi dengan sesama. Tak ada kepekaan terhadap nilai atau norma yang ada di masyarakat. Lebih mementingkan diri sendiri, merasa jumawa dan kebenaran hanya miliknya. Sikap asosial juga cenderung untuk menutup diri dan tak berempati pada derita orang-orang di sekitarnya. Menganggap orang-orang itu adalah bagian dari yang “dibuang”.
“Ledakan” Risma yang dituding rasis itu sejatinya juga banyak dituturkan oleh mereka yang merasa punya kuasa. Dalam skala lokal, jika ada pegawai yang salah entah karena kinerja atau paling banyak kasusnya karena beda pilihan politik, yang terungkap kemudian adalah narasi “akan dipindahkan ke Batang Dua”. Dalam perspektif ini, Batang Dua sama dengan Papua. Hanya punya dua buah pulau - Mayau dan Tifure -, penduduknya sedikit, semuanya Kristen, terpencil, susah dijangkau, tak ada telepon, listrik hanya “hidup” saat gelap malam datang, dan banyak kurang lainnya. Karena itu sangat cocok jadi tempat pembuangan bagi mereka yang “membangkang”. Sebuah diskriminasi yang dibangun oleh tangan penguasa. Rasisme jadi topeng kekuasaan.
Padahal jika merunut sejarah, awal tahun 1999, saat Republik masih goyah akibat pergantian kekuasaan yang dipaksa oleh rakyat, sebuah usulan penting dikirimkan ke meja Menteri Dalam Negeri. Ternate yang kala itu berstatus kota administratif - dengan kewenangan pemerintahan dan keuangan yang terbatas - diusulkan untuk naik pangkat jadi kota madya. Ada beberapa syarat yang mesti dipenuhi. Penduduk dan luas wilayah. Itulah mengapa Moti yang jika dibentang sebagai atlas di bidang yang datar akan terasa “aneh” untuk melihatnya masuk dalam wilayah Ternate. Itulah mengapa Batang Dua yang terpencil itu - berjarak puluhan nauticalmile dari Ternate - dijadikan sebuah kecamatan.
Itulah mengapa Mayau dipecah jadi dua kelurahan. Mayau dan kelurahan Perum Bersatu. Agar syarat kecamatan terpenuhi dan syarat jumlah kelurahan per kecamatan juga lolos ujian administrasi pemerintahan. Jika pernah ke Mayau, kita akan sepakat bahwa Perum Bersatu adalah kelurahan paling mungil yang ada di Indonesia. Jika sejarah dibaca ulang seperti kitab-kitab suci, kita akan sangat berterima kasih untuk kerelaan orang-orang Batang Dua mendermakan daerahnya untuk jadi bagian dari kota Ternate. Tanpa Batang Dua, Ternate tak pernah jadi sebuah Kota dengan pemerintahan yang otonom. Menjadikan Batang Dua sebagai “ancaman” untuk membuang mereka yang membangkang menunjukan pola pikir yang a-historis. Ada “hystorical responsibility” yang mestinya jadi pedestal untuk merangkul Batang Dua.
Terus terang saya merasa jadi bagian dari mereka yang asosial itu saat membaca beberapa postingan di media sosial soal kabar terbaru dari Mayau. Bahwa pandemi ini merengut begitu banyak kebahagiaan, menyisakan begitu banyak duka dan kehilangan adalah fakta yang mesti kita terima dengan tekad untuk saling menguatkan. Begitu banyak bendera putih yang kuyup oleh airmata. Tak terhitung teman, kakak, para guru dan senior yang selama ini jadi panutan serta orang-orang tercinta di dalam rumah kita yang “pulang” di tengah kepungan pandemi. Duka yang sama juga dibawa angin selatan dari Batang Dua. Dalam sepuluh hari terakhir, tujuh kematian merengut hidup orang-orang tua di sana.
Jika kita bicara angka yang “pulang” mungkin fokus kita sama untuk dilaporkan. Tapi jika melihat realisme sosial, tujuh kematian yang umumnya didahului sesak nafas di pulau yang dihuni tak lebih dari 2000an warga, sungguh terasa sangat menyesakkan. Kedaruratan di Batang Dua bertambah deret hitungnya karena fasilitas kesehatan di sana sangat terbatas. Ada puluhan tenaga kesehatan tapi tak punya APD, obat-obatan minim jika tak diakui sebagai tak ada, tabung oksigen yang jadi kebutuhan prioritas untuk penanganan coronavirus bahkan tak ada sama sekali. Jika ada warga yang sakit, pilihan untuk evakuasi ke Bitung atau Ternate sama dengan menentang badai. Angin selatan lagi kencang bertiup, tinggi gelombang tak bisa dilayari. Sungguh terisolasi.
Saya terharu, di tengah keterbatasan itu, ada orang-orang baik yang diinisiasi Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku di Ternate yang berinisiatif mengumpulkan koin. Ada sumbangan sana-sini. Koin-koin itu ditukar dan mereka lalu membeli dua tabung oksigen bekas yang masih layak pakai. Beberapa bungkus vitamin dan obat-obatan juga disiapkan. Sayangnya tak ada transportasi laut ke Mayau dalam waktu dekat. Bantuan yang digalang itu masih ada di Ternate. Sementara laporan dari Mayau menyebut ada warga yang positif, beberapa mulai sakit. Ketakutan menyergap.
Tapi kita sekali lagi tak boleh menyerah. Tetua kita adalah pemburu penyu yang tangguh. Tak bisa dikalahkan badai. Saat alam murka, para tetua yang berburu itu memilih menepi di dua pulau yang dikelilingi laut biru. Peradaban dibangun dengan adaptasi yang panjang. Manfaatkan rorano dan banyak warisan peradaban untuk saling mengobati, saling menguatkan. Berbagi dukungan dengan pikiran yang positif. Jika kita harus melawan maka melawanlah dengan kecerdasan yang diwariskan para tetua itu. Menunggu bantuan bukan pilihan bijak. Dalam beberapa kesempatan berdiskusi dengan para relawan - sekumpulan anak muda yang tangguh itu - kita sudah bersepakat ; dalam situasi bencana, tindakan pertama adalah menolong diri sendiri dengan kapasitas dan sumber daya lokal yang ada.
Saat ini kita tengah berperang melawan coronavirus. Virus juga butuh rumah dan makan. Perang layaknya dimulai dengan memastikan virus tidak berpindah dengan bebas. Tak ada rumah gratis untuk virus. Jika ada warga yang sakit lakukan isolasi. Rumah-rumah kebun tempat “badasing” bisa jadi pilihan. Hindari kerumunan. Jangan lupa pakai masker. Butuh kejujuran dan keterbukaan. Di Ternate, lagi marak menu kelapa bakar. Air kelapa yang dibakar itu diberi bumbu seperti guraka, garamakusu dan beberapa rorano lainnya. Hasilnya moncer. Memberi sugesti tetap sehat. Di Batang Dua, kelapa muda dan rorano lainnya mudah didapat. Manfaatkan semuanya untuk pencegahan.
Pandemi ini melumpuhkan kemanusiaa. Juga negara. Tak ada daerah yang bebas. Presiden Jokowi telah meminta warga saling membantu. Jangan terlalu berharap banyak pada negara yang utang luar negerinya makin bertumpuk. Di daerah, kebijakan “recofusing” anggaran seperti menyembelih hewan kurban. Tak ada yag tersisa saat pisau-pisau yang tajam itu sudah mengiris. Serba sulit.
Saya kutip sepenggal isi pidato Presiden Uganda, Kaguta Musaveni tentang perang melawan coronavirus. Perang tanpa senjata dan peluru. Perang tanpa tentara manusia. Perang tanpa gencatan senjata. Tanpa arena dan tanpa zona terlarang. Tujuan perang ini hanya satu. Panen kematian. “Syukurlah, pasukan yang mematikan itu memiliki kelemahan. Hanya membutuhkan tindakan kolektif, disiplin dan kesabaran kita untuk melawannya. Coronavirus tak dapat bertahan dari jarak sosial dan fisik. Ia tunduk pada kebersihan. Tidak berdaya ketika kita mengambil takdir di tangan sendiri dengan menjaganya tetap bersih sesering mungkin”.
