× Humaniora Kesehatan Lingkungan Gaya Hidup Perempuan Agama Seni Budaya Sastra Sosok Wisata Resensi Nawala Intermeso Esai Media
#KESEHATAN

Kesehatan Daerah Kepulauan

Jangan sampai kita terus menerus terbelakang.

Direktur LSM RORANO
Kesehatan Daerah Kepulauan
Gedung Puskesmas di Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat. Foto: Istimewa.

29/10/2019 · 3 Menit Baca

Perempuan setengah baya itu bernama Deborah. Asalnya  jauh di pedalaman Halmahera. Sebulan lalu, dirinya merasa ada yang sakit. Bergegas ke rumah sakit di ibu kota kabupaten, hasil pemeriksaan berujung sebuah surat untuk segera menjalani operasi. Tak punya fasilitas lengkap, Deborah dirujuk ke Ternate. Dalam kondisi cuaca buruk, dirinya harus menahan sakit menyebrangi lautan. 

Di Ternate, harapan segera dioperasi tertunda karena harus didiagnosa ulang. Sekeluarga mereka mencari kos-kosan, menunggu hasil laboratorium yang mungkin seminggu lagi datang dari Makassar. Saya menemuinya di salah satu ruang perawatan rumah sakit umum. Sambil menahan sakit, Deborah lirih berbisik, ternyata biaya kesehatan kita masih mahal.

Berselang seminggu, harian Malut Post memuat berita dugaan meninggalnya seorang pasien di Moti, pulau berjarak 11 nautical mile dari Ternate. Penyebabnya karena pasien tersebut tidak mendapat penanganan dari dokter yang memang tidak ada di tempat. Meski belakangan dibantah, otoritas kesehatan menyebut pasien tersebut meninggal karena terlambat dirujuk  ke Ternate.

Dari case ini, kita memiliki lebih dari satu alasan spesifik berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Pertama, fasilitas kesehatan yang terbilang lengkap hanya ada di Ternate. Di Maluku Utara, hanya ada satu rumah sakit tipe B dan empat rumkit tipe C dari 12 rumah sakit yang terakreditasi. 

Sebagian besar rumah sakit ada di Ternate. Ada juga 141 Puskesmas dengan 100 di antaranya berada di daerah terpencil. Dari ratusan puskesmas itu, hanya 27 yang punya fasilitas rawat inap. Umumnya ada di ibu kota kabupaten. Mari bandingkan dengan populasi Maluku Utara yang mencapai 1.239.850 jiwa yang mendiami lebih dari 80 pulau tersebar di 112 kecamatan dan 1071 kelurahan/desa dari ujung utara Morotai hingga Sula di selatan.

Kedua, tenaga kesehatan terutama dokter relatif minim. Kalaupun ada rumah sakit atau puskesmas, belum tentu dokternya ada. Dr. Alwiah Assagaf, ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Maluku Utara, menyebut, satu dokter umum melayani 2500 penduduk. Di Ternate, meski banyak rumkit dan fasyankes (fasilitas pelayanan kesehatan) pendukung, toh dokter masih kurang. Dari 227 ribuan penduduk hanya ada 59 dokter umum. Artinya, satu dokter melayani 3847 penduduk. Idealnya harus ada lebih dari 90 dokter umum. Begitu juga dengan dokter spesialis yang hanya 22 orang, meski jumlah ini terbanyak di antara kabupaten dan kota yang lain di Maluku Utara. 

Jumlah dokter umum di daerah ini hanya 226 orang melayani lebih dari 1,2 juta penduduk. Jumlah yang tidak ideal. Begitu juga dokter spesialis yang berjumlah 60 orang. Di Taliabu, tidak ada dokter spesialis sama sekali sedangkan jumlah dokter umumnya hanya 7 orang. Sedangkan di Morotai, meski dokter umumnya terbilang lumayan (22 orang), jumlah dokter spesialisnya hanya dua orang. Belum lagi tenaga kesehatan lainnya yang juga masih kurang di beberapa daerah. 

DR. Marwan Polisiri, Ketua Perhimpunan Sarjana dan Profesional kesehatan Masyarakat Indonesia (Persakmi) Maluku Utara menyarankan setiap Pemda agar menyediakan dana khsusus untuk menyekolahkan anak lokal yang berprestasi menjadi dokter atau tenaga kesehatan profesional. Tujuannya, agar jomplangnya dokter yang bertugas dibanding jumlah penduduk bisa teratasi. Apalagi Universitas Khairun sudah punya fakultas kedokteran.

Ketiga, geografis daerah yang luas dan belum sepenuhnya terkoneksi. Untuk menjangkaunya, moda transportasi yang familiar hanya lewat laut. Jika cuaca lagi buruk maka apeslah si pasien. Belum lagi jarak waktu dan tidak semua daerah punya jadwal trasportasi regular. Di Batang Dua, kapal bisa sebulan sekali tiba berangkat, makanya ada anak yang meninggal di sana karena demam tinggi dan tak bisa di rujuk ke Ternate. 

Untuk Maluku Utara, problem geografis memang jadi hantu klasik yang tak pernah hilang. Daerah ini memiliki luas laut yang lebih dominan dan jadi penghubung antar pulau. Apakah ada kapal atau boat dengan fasilitas medis yang berpatroli untuk pengobatan rutin atau evakuasi pasien? Tidak ada. Laut mestinya jadi jembatan dan bukan alasan untuk menunda penanganan medis. Jika tak bisa dijangkau lewat laut, wajib hukumnya Pemda memperbanyak fasilitas kesehatan dengan tenaga kesehatan yang lengkap di setiap daerah terpencil. 

Sayangnya, keterbatasan ini tak berbanding lurus dengan ketersediaan anggaran untuk kesehatan. Setiap tahun pemerintah daerah selalu abai terhadap perintah Undang-Undang Kesehatan yang secara tegas menyebut angka 10 persen alokasi anggaran kesehatan dari total APBD. 

Tahun ini, dari total anggaran Rp 2,7 triliun di APBD 2019, alokasi anggaran untuk bidang kesehatan hanya Rp 77 miliar alias tak sampai 4 persen. Padahal, kesehatan dengan segala problem pelayanannya harus jadi prioritas. Selain itu, secara tekhnis kita juga belum punya regulasi. Ada memang Peraturan Gubernur nomor 14 rahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaann Pelayanan Kesehatan Rujukan Berbasis Gugus Pulau, namun terlalu spesifik dan daya paksanya lemah. 

Maluku Utara wajib hukumnya memiliki sebuah peraturan daerah yang mengatur secara komprehensif isu Kesehatan Daerah Kepulauan.

Sebagai pengingat, ini tahun ketiga dari Sustainable Development Goalnya atau SDGs 2016-2030. Dalam kesepakatan global, kita tidak lagi bicara tentang aspek mendasar dari pelayanan kesehatan termasuk di dalamnya ketersediaan dokter, fasilitas, obat dan kendala tekhnis tetapi lebih pada bagaimana memelihara keberlanjutan. 

Ada tiga aspek penting dari SDGs yakni aspek integration yang mensinergikan pelayanan kesehatan dengan kondisi ekonomi, sosial dan lingkungan. Semuanya saling mendukung. Lalu aspek universality dimana pelayanan kesehatan tidak membedakan status sosial,  kaya atau miskin, RAS dan agama serta kesamaan dalam memperoleh akses kesehatan.

Dan aspek terakhir adalah one left behind, dengan fokus utama pada yang rentan. Melihat fakta kekinian, kita jelas sedih. Secara medical, keterbatasan akses layanan dan SDM seperti berkelindan dengan angka kematian ibu dan anak yang masih tinggi. Jumlah kematian ibu pada 2017 mencapai 59 kasus sedangkan kematian anak berjumlah 224 kasus. Kasus stunting juga lumayan besar yakni 25 persen. Belum lagi soal gizi buruk. Sedangkan  penyakit menular seperti HIV AIDS terus meningkat, lebih dari 1200 orang terinfeksi, umumnya Ibu Rumah Tangga. Belum lagi penyakit endemik seperti malaria dan DBD yang masih menyebar.

Untuk mengatasi berbagai problem kesehatan, butuh political will yang sungguh kuat. Tak habis pakai saat kampanye. Semua pihak sebaiknya duduk bersama. Regulasi dibuat, anggaran ditetapkan, dokter dan tenaga kesehatan difasilitasi, infrastruktur dibangun dan bersinergi aksesnya dengan yang lain. Jangan sampai kita terus menerus terbelakang.  

Richard Watson dalam The Next 50 Years menyebut, pada masa lalu, perawatan kesehatan adalah membuat orang yang sakit menjadi sembuh. Besok, model penanganan akan berevolusi membuat orang yang sehat menjadi lebih sehat. Usia penduduk akan menjadi panjang. Kita pun akan melihat peralihan dari perawatan kesehatan reaktif menjadi pencegahan. Tak sekedar slogan, tetapi mencegah berarti menyembuhkan penyakit sebelum menjangkiti manusia. 

Saat semuanya bergerak maju, serba digital dan berbasis big data, kita sebaiknya bergerak bersama. Jika tidak, daerah ini--terutama masyarakat kecil yang termarjinal--mulailah mengkonsumsi sebuah pil yang membuat orang hanya mengingat hal baik, sementara memori buruk, akan dihapus. Selamanya, agar tak sakit.


Share Tulisan Asghar Saleh


Tulisan Lainnya

Benny

#ESAI - 10/08/2021 · 15 Menit Baca

Delusi

#ESAI - 03/08/2021 · 15 Menit Baca

Saturasi

#ESAI - 26/07/2021 · 15 Menit Baca