× Humaniora Kesehatan Lingkungan Gaya Hidup Perempuan Agama Seni Budaya Sastra Sosok Wisata Resensi Nawala Intermeso Esai Media
#SEJARAH

Kilas Balik: Sesungguhnya, Dulu Timtim Masuk Ternate

Sebagai pecundang perang, Portugal serta merta menduduki Timor Timur. Waktu itu wilayah Timtim berstatus wilde occupantie.

Content Creator
Kilas Balik: Sesungguhnya, Dulu Timtim Masuk Ternate
Gerbang Kesultanan Ternate. Foto: Tropenmuseum.

27/12/2019 · 5 Menit Baca

ARGUMENTASI tentang klaim RI atas Timor Timur yang ditinjau dari sudut kesejarahan ini mungkin mengagetkan. Sebagai Sultan Ternate ke-48 yang berkedudukan di Maluku Utara, Drs Moedaffar Sjah BcHk agaknya punya otoritas untuk menyampaikannya. Ia menilai, kurang tepat bila klaim RI atas Timtim hanya didasarkan pada klaim politis.

"Pemerintah Portugal pun selama ini menyatakan klaimnya dari segi politis," ujarnya. Moedaffar menegaskan, seharusnya klaim RI atas Timtim didasarkan pada historisch recht yaitu ketentuan (yang didasarkan pada fakta) sejarah. Ini menyangkut penguasaan terhadap wilayah Timor Timur di masa lampau.

Dalam sejarah Kerajaan Ternate yang dibangun oleh Jou Kolano (raja) Kaicil Mashur Cico Malamo (1257-1277), wilayah kekuasaan Kesultanan Ternate teramat luas. Jauh melampaui wilayah kepulauan sekitar Maluku. Kekuasaannya di utara mencapai Sulu, Zamboanga, Sabah bahkan Mindanao di Filipina (yang sekarang diklaim oleh "separatis Moro"). Sementara di bagian selatan dan barat mencapai wilayah Manggarai di Flores (NTT sekarang).

"Wilayah kekuasaan Kesultanan Ternate pun meliputi Timor Timur sekarang. Ini ditandai dengan wali kuasa Kesultanan Ternate yang ditempatkan di daerah itu," tutur Moedaffar.

Dikaitkan dengan kekuasaan Portugal, sejarah menunjukkan, kekuasaan Portugal di Kepulauan Maluku berakhir pada tahun 1522. Ini ditandai dengan hancurnya Benteng Castella. Setelah melalui drama pengepungan yang berlangsung seru, pasukan Portugis akhirnya kalah perang, dan terusir dari wilayah Maluku.

Sebagai pecundang perang, Portugal serta merta menduduki Timor Timur. Waktu itu wilayah Timtim berstatus wilde occupantie (wilayah tak bertuan). Bukan koloni Portugis maupun Belanda. "Begitulah riwayat kolonisasi Portugis atas Timtim. Tetapi secara hukum Portugal sebenarnya tak punya hak," papar Moedaffar.

Pada saat yang sama, Kerajaan Ternate yang berada di bawah Sultan Bapullah mengabaikan Timor Timur serta wilayah-wilayah kekuasaannya yang lain. Apalagi Ternate kemudian disibukkan oleh kedatangan "tamu baru" yakni pasukan Belanda yang mulai melakukan invasi pada 1609.

Menurut hemat Moedaffar, "Bila kita mengajukan klaim politik masalahnya akan makin kabur. Tapi kalau ditinjau dari historisch recht amat jelas. Sebagai pihak yang kalah perang, Portugal tak berhak mengklaim Timtim sebagai wilayah koloninya," ujarnya.

***

ARGUMENTASI tentang historisch recht atas Timtim itu pernah disampaikan Sultan Ternate Moedaffar Sjah kepada Pemerintah. Bahkan pada 1994 lalu telah dilakukan wawancara khusus dengan Sultan Ternate yang direkam secara audio-visual. Menurut kabar, rekaman tersebut disampaikan kepada Sekjen PBB.

Sultan Ternate menyampaikan itu kepada Kompas, sesaat sebelum kesepakatan pembentukan Forum Komunikasi dan Informasi Keraton se- Nusantara, di Keraton Kasunanan Surakarta, Senin (3/7). Saat itu para pemangku adat, sultan atau ahli waris dari 14 keraton peserta Festival Keraton Nusantara I berkumpul.

Saat memandu pertemuan tersebut, Sultan Moedaffar menunjukkan kapasitasnya yang menonjol di antara rekan-rekannya pemangku adat. Wawasannya luas. Ia misalnya, minta agar kalangan raja dan pemangku adat menyingkirkan perasaan "sakit hati", karena perannya "tersisih" serta hak-haknya terkurangi sejak Proklamasi Kemerdekaan, dan menganggap itu sebagai kemauan sejarah.

Di sisi lain ia mengingatkan tentang peran para sultan dan raja di masa lampau. "Para sultan kami terdahulu adalah pejuang. Nenek moyang kita itu memimpin perjuangan melawan penjajahan Belanda," paparnya.

Secara tersirat ia menolak keberadaan kerajaan-kerajaan yang pernah hidup di Nusantara diidentikkan dengan feodalisme -- dalam arti pelapisan sosial -- yang menyertai sistem kekerajaan. Sistem feodal tidak pernah berlaku di Ternate. Menurut dia, konotasi di masyarakat luas itulah yang kerap mengaburkan peran positif para sultan dan raja dalam perjuangan mempersatukan Indonesia.

***

PENAMPILAN sultan ini tak mengesankan seorang dari kalangan bangsawan yang biasanya arogan. Pria bercambang yang pernah mengenyam pendidikan tinggi di Jurusan Filsafat Universitas Indonesia itu sebaliknya menunjukkan sikap seorang demokrat. Ia pernah menetap lama di Jakarta, dan pernah duduk sebagai anggota DPR RI dalam dua periode, 1977-1987.

Putra nomor tiga Sultan Iskandar Mohammad Djabir Sjah ini ditunjuk menduduki jabatan sebagai Sultan Ternate ke-48 pada 1986. Sebelumnya istana Limau Gapi di Ternate mengalami kekosongan tanpa sultan selama 20 tahun.

Struktur pemerintahan kesultanan seperti pemerintahan modern sekarang. Selain sultan, ada jabatan Perdana Menteri, Mahkamah Agung, Jaksa Agung dan sebagainya yang dijabat orang awam. "Sultan hanya memiliki hak veto," ungkapnya.

Wilayah Kerajaan Ternate yang dikepung lautan yang luas dan elok memberi inspirasi sekaligus nilai lebih bagi Sultan Ternate.

Dalam suatu seminar di Universitas Pattimura Ambon yang di antaranya melibatkan pakar hukum kelautan internasional Prof Mochtar Kusuma Atmadja, Sultan Moedaffar menegaskan bahwa hukum kelautan internasional seharusnya mengacu pada hukum adat setempat yang lebih dulu eksis.

Dalam hukum kelautan menurut adat, batas wilayah perairan suatu negara/pulau tidak 200 mil lepas pantai sebagaimana disepakati dalam Hukum Laut Internasional. Hukum adat yang berusia ratusan tahun di daerah Maluku menentukan, batas wilayah perairan ditandai dengan kedalaman laut dangkal serta laut dalam (sampai batas kedalaman tertentu). Batas itu juga ditandai oleh pulau terdekat yang masih terjangkau oleh pandangan mata.

Mengacu pada hukum adat atas laut itu Moedaffar berpendapat, perjanjian eksplorasi minyak di Selat Timor antara Indonesia dan Australia, tidak pada tempatnya.

***

ISTANA Limau Gapi Kesultanan Ternate seluas 2 ha yang berarsitektur gaya Inggris sampai hari ini masih megah dan terpelihara baik. Begitu pun segala perlengkapan adatnya masih lengkap. Sultan Moedaffar tinggal di sana bersama dua istri dan sebagian dari sepuluh putranya yang semua telah dewasa.

Di istana itu, Presiden Soekarno pernah menginap bahkan sampai dua kali, 1952 dan 1954. "Katanya, mau mencari wangsit," tutur sultan seraya tersenyum. Saat dua kali tidur di ruang tidur sultan, Bung Karno esoknya kedapatan tertidur di lantai. "Entah kenapa sampai terjadi demikian. Tapi ajudannya sempat didamprat, dan baru di kemudian hari diceritakannya kepada saya."

Presiden Soeharto pun pernah berkunjung ke istana tersebut. Dan berkat kunjungannya itu, mesjid kesultanan dalam lingkungan istana memperoleh bantuan untuk direnovasi.

Lebih dari sekadar bangunan istana, eksistensi Kesultanan Ternate hingga hari ini mendapatkan dukungan nyata dari rakyat Ternate yang masih berada dalam ikatan adat lama. Sistem sosial bate mengekalkan hubungan sultan (istana) dengan rakyat di kampung- kampung.

Dukungan penuh akan keberadaan Kesultanan Ternate sebagai institusi kesultanan di tengah Pemerintah RI ditunjukkan pula oleh Pemda Dati II Ternate yang memberikan anggaran rutin sejak lima tahun terakhir. Tahun ini mendapatkan bantuan Rp 40 juta. Jumlah ini berbeda jauh dari keraton-keraton di Jawa yang setiap tahun mendapat dana dari Pemerintah Pusat sekitar Rp 6 juta.

***

TAK syak kewibawaan Sultan Ternate di masyarakat, termasuk di kalangan pemerintahan setempat, karena ia punya bargaining power. Sultan sampai sekarang masih menjadi pemangku adat tempat segala persoalan bermuara. Sejak persoalan sengketa tanah adat, permohonan izin usaha rakyat, sampai soal kawin-cerai.

Tentang kekayaan, Sultan Moedaffar mengutip kiasan "Buka buku Abang kaya, tutup buku Abang payah". Ia mengaku memiliki tanah adat kesultanan yang luas. Dan ia dengan leluasa menjualnya di antaranya yang kini dikuasai oleh Barito Pasific dan Eka Jaya.

Ia mengaku "berperang" saat penyusunan Undang-undang Agraria yang di antaranya mengatur soal tanah adat kerajaan. Saat itu ada kesan pemerintah ingin menghaki seluruh tanah bekas milik kerajaan. "Apakah Pemerintah mau jadi perampok? Bagaimana mungkin, tanah sultan yang selama 800 tahun kami miliki mendadak mau dihapus dan menjadi tanah negara?" katanya.

Moedaffar menegaskan, tak ada satu pasal pun dalam UU yang menyebutkan bahwa seluruh tanah bekas kerajaan merupakan milik negara. "Di sana hanya tertulis, dikuasai oleh negara. Pengertian dikuasai beda dengan dimiliki. Kalau dikuasai, kita semua dikuasai negara, sejak mengurus KTP sampai paspor," paparnya.

Banyak kasus menjelaskan tentang penggerogotan tanah-tanah milik keraton (seperti di Keraton Surakarta) sementara pihak pemangku adat terkesan tak berdaya. "Saya tidak habis mengerti, kenapa raja-raja di Jawa nampaknya lemah mempersoalkan hak-haknya..."

 

*Artikel ini diitulis oleh wartawan Kompas, Ardus M Sawega yang diterbitkan pada Senin, 17 Juli 1995.


Lefo Iktisar adalah profil yang mengumpulkan dan menganalisis beragam konten dari berbagai medium yang bertebaran sebagai data untuk diolah dan diceritakan kembali. Lefo Ikhtisar akan terus melakukan verifikasi dan melengkapinya dari sumber-sumber lain yang kredibel dan berstatus data publik.


Share Tulisan Lefo Ikhtisar


Tulisan Lainnya

Perempuan Lautmu

#SASTRA - 10/04/2021 · 1 Menit Baca

Tan dan Lilinga

#SASTRA - 10/04/2021 · 5 Menit Baca