× Humaniora Kesehatan Lingkungan Gaya Hidup Perempuan Agama Seni Budaya Sastra Sosok Wisata Resensi Nawala Intermeso Esai Media
#POLITIK

Aktivis Papua, Homo Sacer, dan Kedaruratan

Penggunaan pasal makar – yang banyak dikritik karena mengabaikan kebebasan setiap individu untuk berekspresi.

Volunteer
Aktivis Papua, Homo Sacer, dan Kedaruratan
Dari kiri - kenan: Isai, Charles, Surya, Dano, Ambros, Eriana.Foto: suarapapua.com.

08/04/2020 · 5 Menit Baca

Persidangan enam tahanan politik Papua masih berjalan tiap minggu di tengah pandemi Covid-19. Di saat wabah mulai menanjak ke angka ribuan, persidangan dilakukan secara virtual. Hakim, Jaksa Penuntut Umum, dan Kuasa Hukum terdakwa berada di ruang pengadilan, sementara para terdakwa berada di Rumah Tahanan masing-masing.

Jumat, 3 April kemarin adalah sidang pembacaan tuntutan. Para terdakwa dituntut. Lima diantaranya satu tahun lima bulan penjara, dan satu yang lain dituntut sepuluh bulan. Tuduhannya sama, sama-sama melakukan makar. Bahwa tindakan para terdakwa dituduh berupaya memisahkan Provinsi Papua dan Papua Barat dari NKRI. Mereka terlibat dalam demonstrasi yang dilakukan Agustus tahun lalu. Padahal, para terdakwa hanya menggunakan hak mereka untuk berkumpul dan berekspresi secara damai. Itupun mereka aksi atas insiden yang terjadi di Surabaya pada 16 dan 17 Agustus 2019. 

Organisasi masyarakat di sana yang antara lain dari FKPPI, Pemuda Pancasila dan FPI, juga sekitar 15 anggota TNI berkumpul di ruas jalan depan asrama pelajar Papua, Asrama Kamasan. Mereka merangsek masuk ke halaman, mendobrak pintu asrama. Menuduh – dengan membabi buta dan jelas tanpa bukti – kalau mahasiswa Papua membuang tiang yang masih terpasang bendera merah-putih ke selokan. Mereka mengumpat alih-alih mengancam bak "preman kampung", “hey anjing, babi, monyet keluar lo. Kalau berani. Hadapi kami di depan,” cerita salah satu mahasiswa Papua di Surabaya yang ikut ditangkap, Dorlince Iyowau kepada tirto.id.

Massa terus berdatangan entah dari mana. Kerumunan membesar, menutupi jalan di depan asrama. Dalam berbagai video yang beredar, massa meneriakkan makian kayak tadi. Berulang-ulang. Pula melempari asrama dengan batu sampai beberapa kaca jendela pecah. Belasan pelajar yang berada di dalam asrama terkepung. Tentu saja mereka tak berani keluar. Sampai malam, pada dini hari, seorang aktivis Solidaritas Mahasiswa Indonesia dan seorang aktivis Front Mahasiswa Nasional Surabaya bermaksud membawakan makanan kepada temannya yang terjebak dari dalam, tapi kemudian dapat tangkap oleh polisi.

Sementara itu, dari Jakarta, Paulus Suryanta Ginting, Juru Bicara FRI-WP (Front Rakyat Indonesia untuk West Papua) – yang termasuk dari keenam tahanan politik Papua di Jakarta – terus melakukan komunikasi dengan Sekretaris Jendral AMP (Aliansi Mahasiswa Papua) yang berada di asrama Papua di Surabaya. “Tanggal 17 juga dari malam sampai pagi kita komunikasi by phone. Kita dapat voice note tembakan gas air mata,” kata Surya saat ditemui di sela-sela persidangannya. Menurut hitungan CNN Indonesia, ada sekitar 20 kali tembakan gas air mata dilakukan.

Informasi yang didapatkan Surya sampai tengah malam itu, kalau semua pelajar yang berada di asrama dibawa ke Markas Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya. Mahasiwa yang ditangkap ditendang sepatu lars, dipopor senapan, dan dipukul dengan tangan kosong, sampai ada yang terluka dan berdarah. Empat orang digelandang dengan tangan terikat.

Mendadak, tanggal 18 konferensi pers digelar oleh Komitmen (Komisi Satu Mei untuk Kemerdekaan Kesejahteraan dan Kesetaraan) di salah satu kafe di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Konferensi pers mengecam tegas segala bentuk tindakan rasisme yang dialami oleh orang Papua. Surya hadir dan menceritakan kronologis insiden di Asrama Kamasan itu.

Merespon konferensi pers dadakan tadi, para pelajar dari Papua dan individu maupun organisasi yang bersimpati dengan isu Papua berhimpun menggelar aksi. Menyerukan solidaritas untuk kawan mereka yang mendapatkan represi – yang tak hanya terjadi di Surabaya, melainkan di beberapa daerah seperti Makassar, Bandung, Ambon, Ternate, dan Malang. Serta merespon isu rasisme yang begitu kentara.

Hari-hari selanjutnya, berita mengenai aksi besar-besaran terjadi hampir di seluruh wilayah Papua dan Papua Barat. Di Papua, ini sudah terjadi sejak lama. Tahun 2000 juga sempat meletus kerusuhan besar seperti sekarang. Tapi sebenarnya, kerusuhan di sana seperti hal biasa, terjadi setiap hari. Dan lagi pasukan militer negara terus bertengger di “Bumi Cendrawasih”. Papua dibikin darurat.

Mungkin, Giorgio Agamben (pemikir politik dari Italy, umurnya hampir 78 tahun), dalam hal ini benar. Bahwa menurutnya, demokrasi hari ini seperti kamp konsentrasi. Tempat di mana situasi darurat setiap hari diumumkan. Lama-lama keadaan darurat menjadi keseharian yang tak terpisahkan dari kekuasaan. Demokrasi, diam-diam berganti pakaian menjadi rezim totaliter.

Pada praktiknya kemudian, situasi darurat mengakibatkan "pembinatangan" kepada warga negara. Setiap saat, status politisnya bisa ditanggalkan untuk dilenyapkan. Agamben menyebut mereka sebagai Homo Sacer. Manusia tanpa hak politis, seseorang yang diturunkan statusnya ke bare-life, hidup-telanjang.

Setyo Wibowo, pengajar di STF Driyarkara  juga pemimpin redaksi Majalah Basis dalam satu diskusi di Teater Utan Kayu, mengulas buku Agus Sudibyo mengenai teori politik Agamben itu. Seperti makalah yang dibacakannya, Homo Sacer merupakan term Agamben yang bersifat paradoksal, dalam teorinya memiliki kebimbangan. Jika secara harafiah istilah itu diambil dari tradisi hukum Romawi yang berarti sacred man atau manusia yang suci. Orang yang terlepas dari perlindungan hukum, disingkirkan dari masyarakat, dan boleh dibunuh oleh siapa saja dengan impunitas. Namun, karena ia suci, justru tidak boleh dikorbankan.

Negara yang ingin menjadikan warganya sebagai Homo Sacer, secara prosedural resmi mengawalinya dengan satu pengumuman status kedaruratan. Dan yang memiliki monopoli untuk mengumumkan status kedaruratan ada pada yang berdaulat. Pada pemerintah.

Demokrasi nampaknya gelap – suram. Tak ada harapan bagi demokrasi. Meski dalam sistem politik, demokrasi dipandang paling baik di antara yang terburuk. Tapi pesimisme Agamben dikisahkan Setyo Wibowo dengan heroik. Sang filsuf menjadi radikal karena ia menyingkirkan harapan palsu dalam sebuah sistem politik, yang ada hanyalah menghadapi situasi tanpa harapan sama sekali. Mungkin tidak mengharapkan apa-apa.

Situasi yang dilukiskan Agamben ini rasanya seperti yang dialami Orang Papua. Di sana, militer masih saja berkeliaran. Dano Anes Tabuni (salah satu dari enam tahanan politik Papua di Jakarta) memiliki trauma sejak kecil kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI). Di satu sidang awal Maret lalu, ia menceritakan, waktu masih bersekolah di SMP Negeri 1 Asologaema, pernah ia di tuduh mencuri oleh TNI saat pulang sekolah. Ia dipaksa mengaku, padahal ia cuma lewat saja.

Sampai saat ini, Dano pratirasa sekali dengan keberadaan tentara-tentara di Papua. Bahkan berpuluh-puluh tahun, sebelum ia dapat tangkap di Jakarta, ia menaruh curiga kepada orang-orang di luar orang asli Papua. “Saya pikir semua orang Indonesia itu jahat. Termasuk kawan Surya juga saya pikir dia itu orang jahat,” katanya.

Bagi Surya, kecurigaan Dano sesuatu yang wajar. Pernah dalam satu pertemuan dengan ibu-ibu, para aktivis Papua, menangis kala menceritakan segala bentuk penderitaan yang dia alami. Mereka sampai menunjuk-nunjuk Surya kalau orang asli Papua banyak dibunuh oleh mereka-mereka yang dari luar Papua.

“Bahkan salah satu tokoh [Papua] yang ditahan di Kalimantan, Muktar Tabuni, setelah deklarasi FRI-WP dia membuat prasangka bahwa kami adalah kaki tangan pemerintah,” kata Surya.

Mengingat pengistilahan Agamben tentang demokrasi seperti 'kamp konsentrasi', kayaknya sudah begitu. Ditambah penggunaan pasal makar – yang banyak dikritik karena mengabaikan kebebasan setiap individu untuk berekspresi – menjadi legitimasi untuk meng-homo sacer-kan para aktivis Papua.

Mereka yang ikut aksi solidaritas atas respon dari perilaku rasisme di Surabaya, pada tanggal 22 dan 28 Agustus di depan Istana Negara, enam di antaranya dapat tangkap dua hari setelah aksi terakhir. Kini keenamnya tengah menjalani proses persidangan. Agenda sidang berikutnya tanggal 13 April. Tentu saja masih secara virtual, karena pandemi Covid-19 masih ada dan berlipat ganda. Seperti pasal makar dan darurat ketidakadilan di Papua yang terus mengusik.


Share Tulisan Arief Bobhil


Tulisan Lainnya

Warakatulikhlas III

#ESAI - 01/05/2021 · 15 Menit Baca

Musim Berganti

#SASTRA - 01/05/2021 · 1 Menit Baca