Kementerian Kesehatan tetaplah poros utama menangani wabah virus SARS-CoV-2 di Indonesia, meski ada Gugus Tugas. Namun, empat bulan terakhir, kinerja Kementerian Kesehatan justru jauh dari harapan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, untuk kerja lebih giat.
“Prosedurnya di Kementrian Kesehatan betul-betul bisa dipotong. Jangan sampai ini bertele-tele. Kalau aturan di permennya (peraturan menteri) berbelit-belit, ya disederhanakan. Pembayaran klaim rumah sakit secepatnya, insentif tenaga medis secepatnya, insentif untuk petugas lab juga secepatnya, kita nunggu apa lagi toh anggarannya sudah ada,” kata Presiden.
Pada kesempatan itu juga, Jokowi minta tiap lembaga terkait percepatan penangan Covid-19 bisa bekerja secara simultan. Ego sektoral dihilangkan sehingga setiap kementerian bisa saling terintegrasi merespons wabah. Kalau sudah begitu, terobosan penanganan yang efektif dan konkret bisa tercipta.
Maksudnya, ada terobosan yang bisa dilihat oleh masyarakat. Misalnya, menambah personel medis dari pusat ke provinsi-provinsi di luar Jakarta yang tingkat penyebaran virus masih tinggi. Misalnya juga, daerah-daerah tersebut disediakan peralatan medis lebih banyak. Dan kedua hal itu dikontrol Pemerintah Provinsi.
“Terobosan itu kita harapkan betul-betul berdampak pada percepatan penanganan ini, jadi tidak datar-datar saja,” kata Presiden lagi.
Presiden memberi contoh, santunan kepada keluarga tenaga medis yang meninggal karena Covid-19 itu sesegera mungkin diberikan. “Mestinya begitu (tenaga medis) meninggal, bantuan santunannya (ke keluarga) harus keluar.”
Dalam pembukaan rapat paripurna kabinet tanggal 18 Juni, Presiden sudah mengingatkan seluruh menteri dan pimpinan lembaga pemerintah yang hadir, dengan emosional–bahkan berulang-ulang, jikalau ingin serius melakukan percepatan penanganan, harus bisa merasakan adanya “suasana krisis”.
“Perasaan itu tolong sama, kita sama, ada sense of crisis yang sama,” katanya.
Ia juga menyatakan, masih dengan nada emosi yang sama, kalau kondisi sekarang ini adalah kondisi yang luar biasa. Maka para menteri harus bertindak sama luar biasanya, kalau perlu lebih luar biasa lagi. “Jangan memakai hal-hal yang standar pada suasana krisis.”
Presiden mengingatkan kalau pertumbuhan ekonomi global saat ini sedang tidak baik-baik saja. Merujuk data OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) atau Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan mengalami kontraksi minus 6 sampai minus 7,6 persen. Untuk Indoneseia, OECD memprediksi akan mengalami kontraksi 2,8 persen hingga 3,9 persen.
Sementara Bank Dunia memproyeksi pertumbuuhan ekonomi dunia bisa minus 5 persen. Untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, menurut Bank Dunia, akan mengalami stagnasi di angka nol persen.
Ekonom Senior Bank Dunia untuk Indonesia, Ralph Van Doorn, seperti terkutip di Kompas.com, mengatakan bahwa suramnya pertumbuhan ekonomi terjadi karena pelambatan konsumsi rumah tangga. Apalagi jutaan orang mengalami PHK (pemutusan hubungan kerja). Karenanya kegiatan ekonomi melemah dan kepercayaan konsumen menurun. Ia juga megatakan kalau pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dilakukan lebih lama, maka ekonomi Indonesia melemah hingga minus 3,5 persen.
Hal lain yang membuat Presiden Jokowi jengkel adalah realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melamban. Padahal pemerintah sudah menganggarkan sebanyak Rp 695,2 triliun. Dana itu dialokasikan ke masing-masing bidang dengan total anggaran sebesar Rp 87,55 triliun untuk kesehatan; Rp 203,90 triliun untuk jaring pengaman sosial; Rp 120,61 triliun untuk insentif usaha; untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebanyak Rp 123,46 triliun; pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun; dan sektor kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Rp 106,11 triliun.
Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR, 29 Juni, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realiasi stimulus untuk bidang kesehatan baru mencapai 4,68 persen dari total alokasi anggaran.
Penyerapan anggaran jaring pengaman sosial baru terealisasi sebesar 34,06 persen; alokasi dana untuk Pemerintah Daerah (Pemda) baru diserap sebanyak 4 persen; untuk UMKM baru 22,74 persen; insentif dunia usaha baru 10,14 persen; sedangkan dana pembiayaan korporasi sama sekali belum tersalur.
Tiga hal yang menjadi sasaran pemerintah untuk melakukan pemulihan ekonomi, kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio N Kacaribu kepada Tempo.co, ialah: menjaga konsumsi, mendukung ekspor dan impor, serta menjaga aktivitas produksi.
Karenanya, kata Jokowi dalam rapat paripurna kabinet, pembayaran tunjangan untuk dokter, untuk dokter spesialis, dan untuk tenaga medis, segera dikeluarkan. Begitu pula belanja peralatan medis, terkhusus bagi daerah di luar Jakarta. Sama halnya dengan bantuan sosial, stimulus ekonomi bagi UMKM, perbankan, manufaktur, dan industri padat karya.
“Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu, gak ada artinya,” ujar Presiden.
Presiden juga menjanjikan akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) atau Peraturan Presiden (Perpres) yang baru bila diperlukan.
Dalam rapat kabinet tersebut, Jokowi juga mengatakan belum ada progres yang signifikan yang dilakukan oleh menteri-menterinya untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.
“Saya jengkelnya di situ, ini apa enggak punya perasaan suasana ini krisis,” kata Presiden masih dengan nada emosi.
Persoalannya, kemarahan yang dipublikasi itu belum diikuti oleh langkah lebih lugas dan tegas. Memberhentikan menteri yang sudah sedari awal tak becus atau kerjanya membantah wabah, misalnya.
Berikut video arahan tegas Presiden Jokowi:
* Artikel ini pertama terbit di SpektatorID/Arief Bobhil Paliling
