× Humaniora Kesehatan Lingkungan Gaya Hidup Perempuan Agama Seni Budaya Sastra Sosok Wisata Resensi Nawala Intermeso Esai Media
#OPINI

Daur Ulang Politik Kolonial dalam Perampasan Ruang Hidup Orang Banemo

Apa yang bisa dilakukan Pemerintah Daerah dan DPRD Halteng.

Pecinta Sastra
Daur Ulang Politik Kolonial dalam Perampasan Ruang Hidup Orang Banemo
Galeri Firman

18/01/2021 · 3 Menit Baca

Saya menggunakan istilah "daur ulang" yakni pemrosesan serat-serat kayu, bahan kertas dan air dicampurkan untuk mendapatkan produk baru. Hal ini sama seperti apa yang negara ini lakukan dalam politik kekuasaannya yakni melanjutkan semangat kolonial merkantilisme dan kolonial VOC. 

Ini dibuktikan selama kekuasaan Orde Baru Soeharto. Kekuasaan yang diambilnya lewat kudeta senyap terhadap Seokarno. Kekuasaan Orde Baru Soeharto juga diibaratkan seperti kekuasaan raja-raja Jawa masa itu yang kental feodalismenya, ini disinggung oleh Pramoedya Ananta Toer.

Selama masa feodalisme di Nusantara hingga masuknya kolonial tak pernah menghapuskan praktek kekuasaan lahan. Ini dilihat sebagai berkah kekuasaan yang sudah ada, dan oleh kolonial dimanfaatkan untuk menekan kaum tani. 

Panggung sejarah perpolitikan Nusantara masa itu pun melahirkan banyak kalangan priyayi yang secara ideologis kental dengan praktek politik feodalisme. Nah, apa yang dilakukan oleh Orde Baru Soeharto demikian "mendaur ulang" Feodalisme dan Kolonialisme serta mencangkokkan kapitalisme dan menjadikan kekuasaannya otoriter.

Praktek ekonomi-politik Orde Baru di Maluku Utara adalah monopoli rempah-rempah, pengusahaan hutan yang melegalkan masuknya perusahaan-perusahaan kayu dan praktek ilegal loging.

Di wilayah Banemo (Halmahera Tengah) sejak tahun 1980-an beroperasi perusahaan loging pertama yaitu PT. Barito. Perusahaan ini disenyalir milik keluarga Soeharto. Akan tetapi perusahaan ini hanya beroperasi hingga tahun 1987. 

Di tahun 1996 ada perusahaan PT. Henrison yang sebelum beroperasi perusahaan ini membuat kesepakatan bersama warga agar tidak menebang atau merusak pala milik warga, namun baru beroperasi di awal tahun PT. Henrison melanggar kesepakatan. Akhirnya seluruh warga Banemo masuk ke dalam hutan mengusir para pekerja dan menurunkan alatnya.

Hanya berselang beberapa tahun, masuk lagi sebuah perusahaan kayu yakni PT. Trisetya dengan kontrak tiga tahun. Dan sikap masyarakat Banemo pun tetap sama tidak menginginkan pala, tanaman serta hutannya rusak.

Pasca Orde Baru, kasus perampasan ruang pun semakin masif dan terjadi diberbagai wilayah di Indonesia. Yang menyedihkan ialah pada tahun 2014 wilayah Banemo kembali menjadi wilayah empuk untuk sebuah investasi skala besar dengan memetakan wilayah hutan Banemo seluas 11.870 ha untuk dijadikan perkebunan sawit milik PT. Manggala Rimba Sejahtera.

Selain perusahaan perkebunan sawit yang mencoba masuk, juga ada isu sebuah perusahaan batu bara yang sempat menggelisahkan masyarakat Patani Timur dan Patani Barat karena akan mengancam pala-cengkeh milik mereka.

Rupanya tak hanya perbukitan wilayah Banemo yang menjadi incaran investasi-investasi besar, tetapi wilayah Laut Patani dan Patani Barat (Banemo) menjadi sumber kekayaan perusahaan-perusahaan ikan.

Perusahaan-perusahaan ikan ini menguasai laut wilayah Patani-Weda hingga perairan Halmahera Selatan mengeksploitasi potensi lautnya hingga memasarkan di luar negeri. Nelayan-nelayan yang dulunya eksis di wilayah Banemo hanya dalam kedipan mata lenyap.

Kurang lebih tahun 2000-an masyarakat Banemo melakukan operasi laut dan menangkap beberapa nelayan Filipin dan membawa kapal induk penampung ikan itu ke pesisir pantai Banemo.

Kini, di tahun 2020 kembali beredar isu akan masuk lagi Perusahaan loging yakni PT. Putra-putri Atamari yang izinnya dalam proses. Dalam peta ekploitasi sumber kekayaan alam yang dikeluarkan oleh Koran Tempo mengungkapkan izin usaha pertambangan di Halmahera Tengah mencapai 20 izin usaha. Dan suku-suku yang terdampak adalah Tobelo dalam (suku Togutil), suku Kobe, Fritu, Weda dan Patani.

Di tengah ruang hidup masyarakat Banemo yang terancam dirampas oleh investasi-investasi berskala besar. Muncul teror dari sekelompok orang tak dikenal mengunakan senjata tajam terhadap warga yang hendak ke kebun, hal ini seperti sebuah modus menakuti-nakuti warga agar trauma dan tak memasuki hutan.

"Apa Yang Bisa Dilakukan Pemerintah Daerah Dan DPRD Halteng Dalam Perampasan Ruang Hidup Orang Banemo."

Menolak investasi asing di Halmahera Tengah, sama halnya menolak kebijakan Negara yang bernafas neoliberalisme dan kepentigan oligarki nasional dan oligarki daerah karena elit politik kita yang saat ini berkuasa lewat partai-Partai politik merupakan hasil biologis dari perpolitikan orde baru, dan sejarah perpolitikan Orde Baru seperti yang sudah saya singgung di atas lahir dari watak feodalisme-kolonialis yang mencangkokkan kapitalisme serta melahirkan kekuasaan di masa itu yang otoriter.

Politik di Indonesia adalah politik ke partaian, lewat legitimasi partai, anda bisa berkuasa di Indonesia. Sedang kekuasaan di daerah, baik kekuasaan Gubernur, Bupati, dan DPRD terkontrol penuh oleh politik partai dari pusat hingga daerah. Maka sewajarnya kekuasaan di Halmahera Tengah tak boleh bertolak belakang dengan kepentingan nasional, kalau kepentingan nasional melindungi dan loyal dengan asing maka kekuasaan daerah harus demikian.

Jay Akbar dalam tulisannya di IndoPROGRESS pada tanggal 21 Oktober 2020 yang berjudul: #ReformasiDikorupsi ke #MosiTidakPercaya: Sudah Saatnya Serangan Diarahkan ke Partai-Partai mengungkapkan bahwa, "anggota dewan merupakan kepanjangan tangan fraksi, sedangkan fraksi adalah kepanjangan tangan partai. Dengan demikian status anggota DPR yang dipilih langsung oleh rakyat tidak serta merta membuat mereka berdaulat untuk menjatuhkan keberpihakan kepada rakyat.

Para legislator di tengah gelar menterengnya sebagai wakil rakyat sesungguhnya hanyalah wayang-wayang yang bertugas menjalankan kepentingan para pemimpin partai. Mereka yang berani berseberangan dengan kebijakan pimpinan partai bisa dengan gampang diganti dengan wayang baru lewat proses Pergantian Antar Waktu (PAW)."

Hal ini dibuktikan bebarapa waktu lalu di Indonesia ribuan buruh dan mahasiswa aksi menolak Omnibus Law Cipta Kerja karena dianggap hanya mempermulus kepentingan asing. Di Halmahera Tengah, saat puluhan mahasiswa menolak pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja, Bupati menemui massa aksi mengungkapkan bahwa ia mendukung UU Cipta kerja karena investasi tidak lagi di persulit serta terbuka lebar lowongan pekerjaan.

Pernah suatu waktu saya berbicara dengan seorang anggota DPRD mengenai investasi asing di Halmahera Tengah, waktu itu saya menyinggung sebuah perusahaan tambang Nikel yakni PT. IWIP yang beroperasi di wilayah Weda Tengah. Anggota DPRD yang tak etis saya menyebutkan namanya di sini mengungkapkan bahwa Perusahaan Tambang tersebut terdapat kepentingan para pejabat-pejabat nasional yang duduk di level menteri.

Senada pula dengan salah satu anggota DPRD Halteng yang juga tak etis saya sebutkan namanya mengungkapkan bahwa "PT. IWIP adalah Istana Negara di teluk Weda."

Maka berharap pada Pemerintah Daerah dan DPRD Halteng untuk menolak kepentingan asing untuk tidak merampas ruang hidup masyarakat Banemo dan telah nyata kerusakan alam akibat investasi tambang adalah lelucon terbesar sepanjang sejarah perpolitikan Halmahera Tengah.

Marx pernah berkata, "sejarah mengulang dirinya dua kali, yang pertama sebagai tragedi dan kedua sebagai lelucon." Inilah sejarah perampasan ruang hidup orang Banemo lewat politik daur ulang.


Banemo, 31 Oktober 2020


Share Tulisan FirmanSyah Usman


Tulisan Lainnya

Asosial

#ESAI - 19/07/2021 · 15 Menit Baca

Bendera Putih

#ESAI - 18/07/2021 · 15 Menit Baca