× Humaniora Kesehatan Lingkungan Gaya Hidup Perempuan Agama Seni Budaya Sastra Sosok Wisata Resensi Nawala Intermeso Esai Media
#OPINI

Bupati Tak Perlu Dibela

Intellectual cul-de-sac

Pecinta Sastra
Bupati Tak Perlu Dibela
Galeri edit Firman

29/01/2021 · 3 Menit Baca

Kita lupa, bahwa Bupati adalah manusia yang tak lepas dari kesalahan, ketidakadilan, bahkan mungkin ketidakadilan yang dilakukannya berulang-ulang kali yang itu adalah kesengajaan untuk suatu ambisi kekuasaan.

Pembelaan terhadap Bupati sah-sah saja, hanya saja alasan objektif pembelaan terhadapnya itu apa? Apa karena jalan nasional yang dibangun dalam kampung? Atau karena adanya tower? Atau karena satu dua proyek telah diberikan? Lalu dengan lantas kita membelanya, seperti sekarang ini dengan istilah 2 periode.

Atau yang lebih ngeri lagi, orang-orang yang dulunya antipati terhadap Bupati, karena telah dibayang-bayangi kepentingan proyek justru menjadi pembela yang fanatik. Kalau dengan dalih; inilah politik, maka kalian bukan lagi sebagai pelacur politik tapi lebih dari itu, yakni pengikaran diri selaku manusia atas kebobrokan sistem politik hanya karena untuk kepentingan semata.

"Lalu apa alasan kelompok dan para tim-tim membela Bupati, bahkan dengan slogan '2 Periode'?"

Faktanya menggelikan, pembelaan terhadap Bupati sangat tidak logis, tidak objektif, bahkan pembelaan terhadap Bupati ini pun juga dilakukan oleh kebanyakan sarjana.

Beberapa waktu lalu, saat tower 4G diaktifkan di Patani Barat, sebagian masyarakat mengucap syukur dan mengkampayekan keberhasilan Bupati dan menyebut "Lanjutkan, 2 Periode".

Sebelumnya juga, jalan nasional yang membentang di dalam kampung pun dianggap sebagai keberhasilan Bupati, dan semua-semuanya adalah Bupati saat ini.

Menurutku, inilah kesalahan berfikir, atau Intellectual cul-de-sac (jalan buntu dalam berfikir) atau kesesatan berfikir. Hal seperti ini tidak terjadi dengan sendirinya, atau secara kebetulan terjadi. Ada kondisi di mana hal ini bisa terjadi.

Sejak masa Orde Baru hingga kini pengacauan intelektual kerap terjadi, bahkan dilakukan secara halus. Pejabat-pejabat selalu memberikan pernyataan-pernyataan yang jauh dari realitas dengan tujuan melahirkan pembenaran ke masyarakat agar masyarakat nantinya jatuh pada intellectual cul-de-sac (kesesatan berfikir). 

Ini terus dipelihara oleh mereka, apalagi oleh kekuasaan, oleh tim dan kaki-kaki tangan para pembela Bupati. Dan memproduksi atau menciptakan kesalahan berfikir ke dalam masyarakat.

Dalam sejarah filsafat ada dua kelompok atau individu yang terus secara masif menciptakan kesesatan berfikir ke dalam masyarakat, mereka yakni: 1. Mereka yang menganut pandangan Sofisme, terus melakukan sesat pikir, namun pada kenyataannya si individu atau kelompok yang melakukan sesat pikir ini, dilakukan secara sadar. Jelas bahwa sesat pikir itu dilakukan karena adanya motif kepentingan. Di masa Yunani kuno mereka ini disebut sebagai kaum Sofis (kelompok cendikiawan) yang mahir berpidato, mereka ini selalu mempengaruhi masyarakat dengan argumentasi yang menyesatkan yang disampaikan lewat pidato-pidato sehingga terlihat ulung dan hebat.

2. Mereka yang menganut paralogisme, ini kelompok atau individu yang cara pandangnya ngawur dan tak sadar diri atau tidak menyadari kekurangan dirinya bahkan tak pernah bertanggung jawab dengan argumentasinya.

Saat ini, dua pemahaman di atas dalam kehidupan nyata dan dalam dunia maya mereka berseliweran memproduksi sesat pikir (intellectual cul-de-sac) ke dalam masyarakat kita, melakukan pembelaan terhadap Bupati, atau pura-pura melakukan pembelaan demi kepentingan pribadi.

Kalau jalan nasional, tower 4G, menjadi barometer utama keberhasilan si Bupati, karena Bupati sebelumnya tidak melakukan hal itu, lalu kampanye 2 periode, kampanye pembelaan, bahwa benar masyarakat telah merasakan hal itu. Ya, itu benar. Namun secara ekonomi politik siapakah yang diuntungkan? Jalan nasional itu dibuka terlebih agar adanya integritas global, akses keluar masuknya barang-barang atau produk-produk luar yang akan dengan mudah menanamkan eksistensi nilai dari akumulasi kapital (keuntungan besar) yang diperdagangkan di minimarket, kios dan selanjutnya melahirkan apa yang disebut sebagai masyarakat konsumerisme (budaya konsumerisme) eksistensi kapitalisme lewat hal ini dengan sendirinya menggantikan kebudayaan lokal yang di mata abad 21 saat ini dianggap kuno dan terbelakang. Generasi muda kita akan lebih mencintai produk-produk luar negeri, ketimbang karya dan inovasi yang ramah lingkungan, apalagi tidak didukung dengan mutu pendidikan yang berkualitas.

Tak hanya itu jalan nasional trans Halmahera di Patani Barat, juga memicu individu-individu bersaing nantinya atau kompetisi dalam pergulatan ekonomi dengan membeli kendaraan roda empat. Begitu juga gelombang pendatang para pedagang mulai melakukan ekspansi dagang dengan membeli sejumlah tanah untuk mendirikan bisnis mereka, hal ini jelas karena akses kecamatan ke kabupaten telah terbuka, juga ditambah dengan adanya pusat industri pertambangan nikel.

Berdirinya tower 4G jelas mempermuda masyarakat dalam mengakses informasi dan komunikasi, namun masyarakat kita paling-paling hanya sebatas telpon, Facebook, Whatsapp, Instagram, Mesengger dan selebihnya selain informasi dan komunikasi yakni menjalankan bisnis online, dan saya sendiripun melakukan itu. Namun kapitalis saat ini dengan teknologi informasi dan komunikasi dikomersilkan, keuntungan yang berlipat, menanamkan budaya liberalisme, menciptakan ketergantungan agar ekonomi penjualan pulsa dan data internetan untung besar. Kalau nilai-nilai lokal telah tergantikan dengan budaya konsumerisme yang terkoneksi secara pikiran dan batin ke dalam dunia tersebut, maka kita telah berada dalam lingkaran horor ekonomi global.

Kalau barometer keberhasilan Bupati karena terbukanya wilayah oleh adanya jalan nasional trans Halmahera dan juga adanya akses informasi dan komunikasi karena kehadiran tower 4G, maka inilah kesesatan berfikir atau oleh Jalaluddin Rakhmat dalam bukunya "Rekaya Sosial" disebut Post Hoc Ergo Propter Hoc istilah ini berasal dari bahasa latin: post artinya sesudah, hoc artinya demikian, ergo artinya karena itu, Propter artinya disebabkan dan hoc artinya demikian, singkatnya: sesudah itu-karena itu-oleh sebab itu. Jadi intinya Tower dan Jalan nasional Trans Halmahera ada karena Bupati yang sekarang bukan yang kemarin.

Logika sesat pikir (intellectual cul-de-sac) ini menurut saya bisa dibantah dengan hanya menanyakan ulang seperti ini: Berarti masalah tanaman dan lahan warga beberapa desa yang sudah tiga tahun pemerintahannya berjalan belum diganti rugi akibat pembangunan jalan nasional trans Halmahera penyebabnya adalah Bupati sekarang. Proyek Ruko yang miliaran di desa Bobane Jaya yang sudah tiga tahun berjalannya pemerintah juga belum ditempati oleh warga malah dibiarkan kosong dan bangunannya tampak kotor penyebabnya adalah Bupati yang sekarang.

Kemudian tingginya angka kecelakaan karyawan di tambang dan di jalan-jalan serta tidak adanya penegasan oleh pemerintahan terhadap perusahaan karena tidak menjalankan prosedur dan aturan perundang-undangan disebab oleh siapa? Dan di masa kepemimpinan siapa? bukankah Bupati yang sekarang. Juga perdebatan serta penolakan RDTR KI Teluk Weda Sagea-Wale oleh masyarakat karena akan berdampak pada ekologi serta keberlanjutan hidup warga disebabkan oleh siapa? bukankah itu di masa Bupati yang sekarang?

Nah, tanggapan balik yang demikian dengan sendirinya menggugurkan kesesatan berpikir kelompok, tim serta para pembela Bupati. 


Share Tulisan FirmanSyah Usman


Tulisan Lainnya

Warakatulikhlas VI (Selesai)

#ESAI - 11/05/2021 · 15 Menit Baca

Warakatulikhlas V

#ESAI - 10/05/2021 · 15 Menit Baca

Laut

#ESAI - 08/05/2021 · 3 Menit Baca