× Humaniora Kesehatan Lingkungan Gaya Hidup Perempuan Agama Seni Budaya Sastra Sosok Wisata Resensi Nawala Intermeso Esai Media
#OPINI

Merekalah yang Perlu Pembelaan Terhadap Bupati

Tanggapan atas tulisan saudara FirmanSyah Usman “Bupati Tidak Perlu Dibela”.
Merekalah yang Perlu Pembelaan Terhadap Bupati
budin_photograph

05/02/2021 · 3 Menit Baca

Membaca tulisan saudara FirmanSyah Usman pada Lefo.Id telah memancing hasrat saya untuk meluangkan waktu kembali menulis. Hobi yang sejak lama terabaikan karena benturan aktifitas di kantor, di rumah pun aktifitas-aktifitas lain. Tentu saya memberi apresiasi kepada saudara Firmansyah Usman atas gagasan cerdas untuk menarik diskusi pada ranah yang lebih produktif dalam bentuk tulisan-tulisan. Dalam pengamatan saya, Firmansyah cukup sering menghasilkan tulisan-tulisan cerdas yang menarik untuk ditelaah.

Sebelum lebih jauh membaca sedikit tulisan ini, saya menyarankan kepada para pembaca untuk terlebih dahulu membaca buah pikiran yang dituangkan Firmansya Usman pada media Lefo.Id “Bupati Tidak Perlu Dibela”. Jelas yang dimaksudkan dalam tulisan itu adalah Bupati Halmahera Tengah. Sekilas dari judul ini saya kembali mengingat tulisan Almarhum Gusdur yang berjudul “Tuhan Tidak Perlu Dibela” (Tempo,1982). Kurang lebih pesan yang disampaikan Almarhum Gusdur bahwa Kebenaran dan kebesaran Tuhan (Allah) tidak akan berkurang sedikitpun dengan adanya keraguan dari siapapun.

Berbeda halnya dengan gagasan yang diutarakan FirmanSyah, saya menangkap pesan bahwa Bupati (Bupati Halteng) tidak perlu dibela bukan karena kekuasaan ataupun kebesarannya, tapi karena baginya, membela Bupati adalah apa yang disebut intellectual cul de sac (kekeliruan berpikir), dianggap “tidak beralasan” tidak logis dan sebagainya.

Pertama, baiknya kita dudukkan logika yang dibangun dalam tulisan tersebut, saya melihat ada inkonsistensi dalam tulisan FirmanSyah yang perlu untuk telaah, dimulai dengan judul yang menyatakankan tegas bahwa Bupati tidak perlu dibela tapi pada bait yang lain menyampaikan bahwa sah-sah saja Bupati dibela. Selanjutnya, coba memaksakan objektifitas tanpa ada tolak ukur yang jelas.

Jika menginginkan objektifitas maka tentu harus ada basis yang valid. Jika yang diinginkan adalah objektifitas kinerja Bupati maka sulit bagi kita untuk mengharapkan objektifitas pada orang per orang tanpa ada basis yang valid. Misal saja kita menunjukan sebuah objek rumah pada beberapa orang, tanpa ada basis yang valid sudah pasti menghasilkan penilaian yang berbeda-beda.

Kemudian yang cukup fatal, ada kesimpulan keliru yang sengaja ditampilkan pada awal tulisan sehingga berefek pada kelanjutan tulisan tersebut. Tulisan dimulai dengan paling tidak jika diuraikan ada tiga kesimpulan. Pertama, 'kita lupa bahwa Bupati adalah manusia yang tak lepas dari kesalahan dan ketidakadilan'. Kedua, 'bahkan mungkin ketidakadilan itu dilakukan berulang-ulang'. Dan kesimpulan ketiga, 'itu merupakan suatu ambisi kekuasaan'.  

Problem terjadi pada kesimpulan kedua dan ketiga yang nampak sangat prematur. Sayangnya, terlanjur dijadikan sebagai rujukan untuk membangun penalaran. Padahal jika ditelisik kedua kesimpulan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai logis. Dari mana basis logika yang digunakan untuk membangun dua kesimpulan tersebut.

Kesimpulan kedua misalnya, yang merupakan kesimpulan induktif masih sangat relatif, bahkan secara gamblang ditunjukan relatifitasnya dengan menggunakan term “mungkin”. Bagaimana bisa kita menjadikan kesimpulan yang sangat relatif sebagai basis bernalar. Sedangkan pada kesimpulan ketiga yang jika dirinci lagi kurang lebih “ketidakadilan yang dilakukan berulang-ulang Bupati itu merupakan suatu ambisi kekuasaan”. Kesimpulan yang dibangun atas premis yang keliru.  

Darimana kita bisa menghukumi ketidakadilan yang dilakukan berulang-ulang merupakan suatu ambisi kekuasaan? Bagi saya ada sesat pikir yang tanpa disadari telah mengacaukan alur dalam tulisan tersebut.

Kedua, kecenderungan untuk membela diri merupakan naluri yang sangat alamiah. Sulit untuk terbantahkan. Siapapun dia ketika mendapatkan benturan, serangan dari luar yang dianggap mengancam eksistensi pasti memunculkan kecenderungan ini. Pada konteks Bupati yang merupakan jabatan publik, yang dipilih oleh masyarakat. Tentu harus dibaca sebagai bagian yang memiliki keterkaitan. Bagi para pendukung yang sejak lama berjuang bersama Bupati, pasti memiliki ikatan ke-diri-an yang kuat.

Sebab itu, mengkritik, menyerang bupati sama halnya dengan menyerang diri para pendukungnya. Pada titik ini tentu tidak salah ketika sebagaian ada yang kemudian menyampaikan pembelaan. Kecenderungan yang manusiawi. Dan tidak perlu dipertanyakan, sebab mempertanyakan pembelaan diri sama halnya dengan mempertanyakan sisi manusiawi seseorang. Oleh karena dia manusia, maka sepatutnya dia akan membela apa yang diyakininya.

Ketiga, saya ingin menempatkan siapa sebenarnya yang butuh pembelaan terhadap Bupati? Kita tegaskan saja garis posisi FirmanSyah dkk sebagai para pengkritik dan disisi lain tarulah saya bersama beberapa rekan sebagai para pendukung. Ketika kita lekatkan pada hukum Aksi dan Reaksi di mana setiap ada aksi pasti memunculkan reaksi, dari reaksi akan memunculkan lagi aksi yang baru, begitu seterusnya. Ketika muncul kritikan pasti akan memunculkan pembelaan. Dari pembelaan pasti akan memunculkan kritikan yang baru lagi begitu seterusnya.

Bisakah kita membayangkan aksi tanpa memunculkan reaksi. Kritik terus menerus tanpa ada kemunculan respon? Tentu dialektika akan menjadi absurd. Sebab itu mungkin saja tanpa disadari Firmansyah dkk lah yang sebenarnya membutuhkan pembelaan dari para pendukung terhadap Bupati agar terus memunculkan kritik-kritik yang baru, dengan demikian maka diskursus akan terus berlangsung dinamis. Tanpa ada pembelaan terhadap Bupati, tentu tidak akan ada tulisan dari Firmansyah dengan judul di atas, sebagai aksi baru atas reaksi yang ditimbulkan para pendukung.

Saya lalu menelaah penggunaan diksi “Bupati Tidak Perlu Dibela” sebagai sebuah permohonan  yang disampaikan untuk mengimbangi begitu masifnya pembelaan yang dilakukan. Bisa jadi setiap orang melayangkan permohonan karena ketidakmampuan untuk memenuhi suatu hal. Apakah karena kewalahan mengimbangi masifnya dukungan dan pembelaan terhadap Bupati sehingga perlu ada permohonan agar bupati tidak perlu dibela. Saya menangkap ada kesan demikian pada tulisan tersebut.

Atau jangan-jangan, semoga saja tidak, ada kesan pengecut untuk menciptakan pertarungan yang tidak fair, terus menerus ingin memukul lawan sparing tanpa mau lawan membalas memukul dengan cara mengikat kedua tangan lawan sparing. Terus menerus ingin mengkritik tapi tidak mau ada pembelaan, bisa jadi pula para pengkritik kekurangan kreativitas dan bahan untuk melancarkan kritikan sehingga ada perasaan tak berdaya ketika mendapatkan serangan balasan dari para pendukung Bupati. Sampai-sampai ada aktifis yang terpaksa sengaja menciptakan satire untuk melakukan serangan body shaming (penampilan fisik) Bupati. Mungkinkah karena kehabisan bahan untuk mengkritik? Entahlah… yang pasti salam hormatku untuk Saudara Firmansyah Usman.


Share Tulisan Moch. Rizky Hasyim


Tulisan Lainnya

Warakatulikhlas VI (Selesai)

#ESAI - 11/05/2021 · 15 Menit Baca

Warakatulikhlas V

#ESAI - 10/05/2021 · 15 Menit Baca

Laut

#ESAI - 08/05/2021 · 3 Menit Baca