× Humaniora Kesehatan Lingkungan Gaya Hidup Perempuan Agama Seni Budaya Sastra Sosok Wisata Resensi Nawala Intermeso Esai Media
#SEJARAH

Kehidupan Masyarakat Tionghoa Indonesia

Dari VOC hingga Orde Baru

Wartawan Lepas
Kehidupan Masyarakat Tionghoa Indonesia
Bagunan Masyarakat Tionghoa di Kampung Pecinan Makassar

28/03/2021 · 15 Menit Baca

Banyak Tionghoa Indonesia yang memiliki latar ras campuran, tidak dapat berbahasa Cina, dan bukan penganut agama Cina. Dalam buku “Dilema Minoritas Tionghoa” yang ditulis oleh Leo Suryadinata.  Untuk bisa mengetahui asal usul masyarakat Tionghoa, G.W. Skinner membuat usulan, yaitu indentifikasi diri. Dalam kriteria itu, orang yang punya nama keluarga Tionghoa sudah tentu asal-usulnya Tionghoa.

Pada tahun 1961 ada 2,3 sampai 2,6 juta orang di Indonesia memenuhi syarat. Tapi pada tahun 1967, terdapat kendala dalam mengindentifikasi masyarakat Tionghoa secara tepat. Kendala itu muncul karena masyarakat Tionghoa telah “mengindonesiakan” nama mereka.

Sebagian masyarakat Tionghoa Indonesia yang tidak mau disebut Tionghoa, dan memilih menyebut diri mereka dengan istilah “Peranakan” yang artinya orang yang lahir di suatu tempat dan berdarah campuran asing. Masyarakat Tionghoa ini merupakan kelompok Tionghoa yang berbahasa Indonesia.

Istilah “Peranakan” sendiri sering menimbulkan kebingungan. Banyak orang mengunakan istilah itu untuk menyebut orang Tionghoa yang lahir di Indonesia, tanpa memandang latar budayanya, atau apakah orang itu sehari-harinya menggunakan Bahasa Indonesia atau tidak. Berbeda dengan pendapat Skinner dan orang Tionghoa Indonesia, dia berpendapat, seorang Tionghoa bisa dikatakan  “Peranakan”,  apabila orang tersebut tidak lagi menguasai Bahasa cina dan hanya bisa berbahasa Indonesia di rumah. Maka orang itu bisa dikatakan “Peranakan”. Kalau tidak, maka orang itu dikatakan “totok” yang artinya, orang asing yang lahir di negara lain dan sama sekali berdarah asing.

Istilah Tionghoa “Peranakan”, lebih mengarah pada latar budaya, bukan hanya memandang tempat lahirnya. Walaupun benar Peranakan Tionghoa lahir di Indonesia, tetapi tidak semua yang lahir di Indonesia adalah Peranakan. Seseorang Tionghoa yang lahir di Indonesia bisa dikatakan totok kalau ia berbahasa Cina dan berorientasi ke negara cina.

Sama halnya dengan penyebutan “orang Indonesia asli” atau “pribumi”, penggunaan istilah orang Indonesia untuk menyebut orang-orang “Indonesia asli”, bukan berarti bahwa seorang WNI keturunan Tionghoa tidak termasuk bangsa Indonesia. 

Sebagaimana di banyak negara Asia Tenggara lainnya, Tionghoa di Indonesia terkenal sebagai minoritas pedagang yang kekuasaan ekonominya tidak disenangi oleh penduduk asli. Masalah Tionghoa ini tidak terbatas pada ekonomi saja, tetapi meluas ke bidang budaya, sosial, dan politik.

Salah satu masalah utama Tionghoa di Indonesia adalah masalah identitas nasional dan bagaimana persepsi para pemimpin pribumi terhadap identitas itu. Ditambah dorongan kuat dari nasionalisme Indonesia setelah Perang Dunia II. Berbagai tanggapan mengenai itu. Banyak masyarakat Tionghoa yang masih ragu-ragu untuk mengidentifikasi diri mereka dengan lambang nasional Indonesia.

VOC

Makassar mulai mempunyai peran penting dalam segi ekonomi pada masa kekuasaan I Mangngrani pada tahun 1593-1639 di Gowa setelah Karaeng Matoaya pada tahun 1593-1637, salah seorang telah diangkat sebagai raja Tallo (Tuma’bicara -butta). Dibawah kepemimpinannya, mereka mengelola sumber daya alamnya dengan cara perubahan politik di dalam dan di luar negri.

Makassar menjadi pusat perdagangan yang menghubungkan wilayah timur dan barat nusantara. Dalam buku “Sejarah Masyarakat Tionghoa Makassar” yang ditulis oleh Yerry Wirawan. Yerry menjelaskan. Setelah perubahan system politik, para pedagang pun mulai berdatangan, berbagai jenis mereka jual, mulai dari budak, lada, kayu gaharu dari melaka, hingga hasil laut, yang akan mereka tukar dengan tekstil dari India dan porselen dari Tiongkok.

Para pedagang asing mulai tiba di Makassar, melalui bantuan angin monsoon yang berhembus dari timur laut ke selatan pada bulan November-Januari dan arah sebaliknya antara bulan Juni-Oktober.

Beberapa pedagang asing tiba di makassar mulai dari, orang Melayu, Portugis, Jawa dan Tionghoa. Sebagian dari mereka memilih menetap di Makassar sebagai pengungsi politik. Orang Belanda, Inggris dan Denmark mulai membangun loji mereka pada tahun 1609, 1613 dan 1618.

Kehadiran orang Tionghoa di Makassar, sudah ada pada masa kerajaan Gowa-Tallo. Mereka menguasasi perdagangan barang-barang tertentu, salah satunya kulit penyu. Barang dagangan ini terbilang mewah di Tiongkok, pada masa dinasti Song. Sehingga menyebabkan persaingan antara negara India maupun Eropa.

Ketika Belanda berhasil menaklukkan kota makassar. Belanda memindahkan ibukota ke dekat benteng ujungpandang yang baru dibangun, nama benteng itu Kastel Rotterdam. mereka menata pemukiman di sekitar benteng, yang pertama dari benteng UjungPandang disediakan untuk pegawai VOC, yang kedua Negory Vlaardingen, yang dijadikan tempat tinggal untuk para pedangan Eropa maupun Asia. Ketiga, wilayah Vlaardingen, wilayah ini membentuk model kampung sesuai denga asal penduduknya, seperti kampung Melayu, hingga kampung Cina.

Kampung Cina ini terletak dibagian selatan benteng dan dibagian utara Kampung Melayu. sisi baratnya dibatasi oleh laut dan di timur terdapat tanah kosong. Menurut Speelman, pada saat perjanjian Bungaya, jumlah pria Tionghoa tidak lebih dari 20 orang.

Masyarakat Tionghoa berada dibawah kepimpinan “kapitan”. Orang yang pertama kali menjabat sebagai kapitan adalah orang Tionghoa Muslim bernama Intje Couka atau Oeikoeko pada tahun 1674. VOC mempercayakan monopoli penyulingan arak yang dipegangnya hingga beberapa tahun.

Setelah Oeikoeko meninggal, peyulingan arak diberikan kepada Ongwatko dan menggantikan jabatan Oeikoeko sebagai Kapitan. Dibawah kepengurusan Ongwatko. Dia mulai membangun sosiokultural masyarakat Tionghoa Makassar dengan mendirikan klenteng yang dipersembahkan untuk Tianhou atau Dewi Langit.

Ongwatko memiliki kekuatan ekonomi dan politik. Dia berdagang hingga Mindanao dan kepulauan Sulu. Dia hampir memonopoli perdagangan kulit penyu dan sarang burung. Menurut pegawai VOC, Ongwatko memborong barang-barang dagangan tersebut hingga menyingkirkan para pedagang kecil .

Ada salah satu kejadian.  Ketika  seorang pedagang dari Soppeng mendatangi rumahnya untuk meminta bayaran ganti rugi, akibat mata uang emasnya mengalami kerusakan di pinggirannya.

Tidak mendapatkan hasil memuaskan, persoalan ini diajukan ke VOC. Ong lalu mendatangi Arung Palakka, penguasa Bone untuk mengadakan penyelidikan, akhirnya mereka menemukan pihak yang bersalah. Mereka mengirimnya ke VOC. Namun pihak VOC mengembalikan persoalan ini pada hukum setempat.

Pada tahun 1698, Ongwatko menandatangani kesepakatan bersama dengan “Matoa” pemimpin masyarakat Wajo di Makassar dana Amana Gappa, untuk menyelesaikan sengketa antara pedagang Wajo, Melayu dan Tionghoa di Makassar.

MASA REPUBLIK INDONESIA

Yerry Wirawan menjelaskan, Setelah Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada 23 Agustus sampai 2 November 1949. Pihak Belanda mulai melepas kekuasaannya secara tidak langsung di NIT, dan mendapatkan pengakuan merdeka pada 27 Desember.

Setelah dilantiknya Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia, maka diputuskan, 19 Mei 1950 dibentuk Negara Kesatuan. Setelah terbentuknya Negara Kesatuan, terjadi peperangan di Sulawesi Selatan untuk membentuk Negara Islam Indonesia (DI/TII). 

Terjadi sebuah serangan mendadak ke tangsi tentara Indonesia pada tanggal 5 April 1950. Dan tanggal 14 April Kota Makassar diduduki oleh sekelompok pasukan bekas KNIL, yang dikomandai oleh Andi Azis mantan TNI pada 1925 – 1984. Pemberontakan ini pecah karena tidak puas dengan pemerintahan yang baru terbentuk.

Penggabungan Sulawesi ke dalam Republik Indonesia, membawa beberapa kebijakan politik yang mempengaruhi masyarakat Tionghoa, seperti penggunaan bahasa koran, sekolah, termasuk ekonomi. 

Perubahan ini lumayan mempengaruhi masayarakat Tionghoa, dalam kondisi kesulitan dan kerusakan pasca perang yang menyebabkan kondisi ekonomi cukup kacau.

Persoalan kewarganegaraan itu ditujukan kepada masyarakat keturunan Tionghoa dalam bentuk berbeda. Di wilayah Republik Indonesia. Pada persetujuan Den Haag, pemerintah Indonesia dan Belanda, memberikan status kewarganegaraan Belanda kepada masyarakat Tionghoa, yang telah tinggal di wilayah Indonesia sejak 27 Desember 1949. Sebaliknya, jika mereka menolak kewarganegaraan itu, mereka akan menjadi warga Tiongkok. 

Tiba-tiba Indonesia membatalkan persetujuan yang mereka tetapkan sendiri dan kembali ke peraturan tahun 1946. Dalam peraturan itu disebutkan, seseorang yang lahir di Indonesia atau ayahnya lahir di Indonesia memiliki hak mendapatkan kewarganegaraan Indonesia.

Tapi untuk mendapatkan dokumen atau surat tanda kewarganegaraan Indonesia, cukup sulit dan ongkosnya sangat mahal. Bagi warganegara asing, mereka harus mendaftarkan dirinya ke pemerintah Indonesia, peraturan ini sangat mempersulit masyarakat Tionghoa.

Bagaimana persepsi Soekarno terhadap masyarakat Tionghoa?

Dalam pidatonya, Soekarno memperingatkan masyarakat Tionghoa “jangan memakai kesulitan rakyat untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya… peraturan-peraturan sering dilanggar, diselundupi, dihindari, dan disabot… orang-orang asing ini telah membangkitkan rasa dendam… menanamkan biji-biji kebencian rasial… mereka melupakan sejarang Tangerang dan Kebumen…”

Persepsi Soekarno mengenai masyarakat Tionghoa lokal masih belum jelas. Tapi dari waktu ke waktu kebenciannya terhadap kaum minoritas Tionghoa makin berkurang. Ia menggunakan istilah Warga Negara Indonesia untuk Tionghoa lokal, bukan bangsa Indonesia.

Soekarno tidak menyetujui pemisahan warga negara Indonesia menjadi “asli” dan “bukan asli”. Ada yang mengatakan, rasa simpatinya muncul terhadap Tionghoa lokal. Karena memiliki kedekatan dengan Peking. Tapi nampaknya alasan utamanya terletak pada ambisi pribadinya.

Ia sangat memperhatikan kesatuan negara, sehingga ia mungkin berpikir bahwa konflik di dalam negeri sendiri akan melemahkan kekuasaanya. Ia masih berbicara tentang persatuan semua suku dan warga negara, dalam pidatonya pada tahun 1960. Istilah suku menunjuk pada golongan-golongan etnis Indonesia asli, sedangkan warga negara diartikannya baik suku-suku maupun orang-orang Indonesia keturunan asing.

Pada bulan Maret 1963, untuk pertama kali Soekarno menyebut Peranakan Tionghoa sebagai anggota bangsa Indonesia. Ia bahkan menamakan Tionghoa sebagai salah satu suku Indonesia, Baperki pun mempunyai pendapat yang sama. Dalam pidatonya “…suku itu artinya sikil, kaki. Jadi bangsa Indonesia banyak kakinya, seperti luwing, ada kaki Jawa, kaki Sunda, kaki Sumatera, kaki Peranakan Tionghoa, kaki daripada satu tubuh, tubuh bangsa Indonesia…”

Soekarno mengatakan bahwa ia tidak tahu apakah dirinya itu asli atau tidak, akan tetapi ia tidak ingin mengadakan pembedaan antara asli dan tidak asli.

ORDE BARU

Memburuknya kondisi perekonomian menjadi salah satu factor runtuhnya pemerintahan Soekarno di tahun 1965. Inflasi meningkat mencapai 650%, dan kehilangan dukungan rakyat, khusunya dari kelas menengah dan atas, sehingga tidak mengherankan, penguasa baru yang bernama Orde Baru muncul. Orde Baru datang berusaha memperbaiki situasi perekonomian setidak-tidaknya untuk menurunkan laju inflasi, dan menaikkan taraf hidup bangsa Indonesia.

Setelah terjadi kudeta 1965, masyarakat Tionghoa perantuan dituduh sebagai peranan RRC dalam kudeta. Perasaan anti Cina pun tumbuh, dampak ini membuat masyarakat Tionghoa mengalami masa sulit.

Penguasa ditiap daerah mulai mengambil tindakan sendiri-sendiri terhadap mereka. Pada awal tahun 1967, para penguasa militer di Jawa Timur dan sebagian Sumatera melarang orang Tionghoa asing untuk berdagang.

Pemerintahan Soeharto yang berorientasi pada pertumbuhuan ekonomi, memang sangat berhasil dalam mengurangi laju inflasi dari 650% sampai menjadi 15% per tahun. Walaupun begitu, Indonesia masih kekurangan modal asing. Pada awal tahun 1967 dibuat undang-undang yang membahas modal asing.

Undang-undang itu menyatakan bahwa investasi asing berarti modal langsung. Modal Tionghoa Indonesia dianggap sebagai modal lokal, tapi modal Tionghoa dari luar Indonesia dinggap sebagai modal asing. Undang-undang itu memancing rangsangan dan perlakuan istimewa untuk menarik modal asing.

Ada beberapa kebijakan pemerintah di era Soeharto, yang membatasi masyarakat Tionghoa Indonesia, termasuk pendidikan, berbahasa, bahkan beribadah. Setelah terjadi teragedi kudeta 1965 dan partai PKI dan Baperki bubar.

Pejabat Indonesia menuduh peking mendukung PKI dan terlibat dalam kudeta. Akhirnya semua organisasi Tionghoa asing yang berafiliasi dengan Peking dianggap illegal. Tidak lama kemudian sekolah berbahasa Cina ikut ditutup.

Semua sekolah-sekolah yang didanai oleh Baperki, diawasi dan diambil alih oleh pemerintah. Hingga anak Tionghoa tidak diberi pendidikan selama kira-kira 2 tahun. Awal 1968 pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan presiden No. B 12/Pres./1/1968 yang memberikan izin untuk mendirikan sekolah dari golongan swasta masyarakat Tionghoa.

Sekolah-sekolah berbahasa pengantar cina ditiadakan, bahkan Tionghoa asing pun hanya dapat memperoleh pendidikan di sekolah-sekolah tersebut. Pada awal tahun 1971 ada 8 sekolah SNPC, makin lama jumlahnya makin besar. Di sekolah-sekolah itu masyarakat Tionghoa asing dapat masuk dengan mudah.

Tujuan pemerintah Indonesia membuat kebijakan pada pendidikan berbau asimilasionis, untuk mengurangi penggunaan bahasa Cina. Pada bulan April 1958, Kepala Staf Angkatan Darat A.H. Nasution mengeluarkan peraturan, bahwa semua surat kabar yang terbit dengan aksara selain latin dan Arab harus ditutup.

Bukan Bahasa cina saja yang dianggap berbahaya, bahkan adat-istiadat dan agama pun dianggap berbahaya juga. Pada bulan Desember 1967 keluar peraturan presiden, isinya “ Agama, kepercayaan, dan adat-istiadat Cina (di Indonesia) yang berasal dari tanah leluhur mereka, mungkin dapat menimbulkan pengaruh yang tidak wajar terhadap kejiwaan, dan moralitas Warga Negara Indonesia dan karenanya menghambat jalan asimilasi secara wajar.”

Pada saat perayaan hari besar, kegiatannya tidak boleh dilakukan secara terbuka atau menyolok. Hal itu sudah diatur oleh departemen agama atas rekomendasi Jaksa Agung. Peraturan itu membuat agama dan adat Cina tidak diberikan kesempatan untuk berkembang sampai pada tahun 1968.

Pada tahun 1969, pemerintah menyatakan dua agama minoritas, Budha dan Konghucu sebagai agama yang diakui. UU no. 5/1969 memberikan status resmi pada kedua agama tersebut dan empat lainnya (Islam, Protestan, Katolik, dan Hindu-Bali). Undang-undang ini, didukung dalam Pancasila, di sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tapi pengakuan agama-agama minoritas ini tidak sejalan dengan kebijakan umum yang dibuat Soeharto, terutama terhadap masyarakat Tionghoa Indonesia. Sebelum kepemimpinan Soeharto, Soekarno ingin melebur minoritas Tionghoa ke dalam masyarakat pribumi. Tapi kondisi politik Orde Baru itu tidak mendukung berkembangan agama Konghucu dan Budha.

Di samping masalah yang timbul dari kondisi masyarakat Tionghoa, ditambah kondisi politik di Indonesia yang tidak mendukung majunya Konghucuisme. Masyarakat Tionghoa pun selalu mendapat tekanan dari masyarakat pribumi, yang berujung diskriminasi terhadap agama Konghucu.

Tidak hanya sampai di situ, Badan Sensor Film Jakarta melarang iklan beraksara Cina pada film berbahasa mandarin, untuk membatasi pengaruh budaya Tionghoa. Di sisi lain pemerintah juga mempertimbangkan pembatasan film dari Hong Kong dan Taiwan. Karena jumlah film Mandarin yang diimpor ke Indonesia cukup besar, sehingga menguasai pasaran film bioskop Indonesia.

Bentuk wujud pembatasan budaya ini atau asimilasi di bidang budaya ini, adalah peraturan tentang perubahan nama yang dikeluarkan bulan Desember 1966. Sebelumnya sudah ada undang-undang no. 4/1961 yang mengizinkan semua Warga Negara Indonesia keturunan asing untuk mengubah nama mereka menjadi nama Indonesia. Mereka harus mendapatkan rekomendasi dari gubernur atau bupati setempat dan kepala polisi setempat. 

Pada bulan Desember 1966, Soeharto menyederhanakan prosedur pengubahan nama terhadap warga Indonesia keturunan asing. Dalam peraturan itu, Pemerintah Indonesia ingin mempercepat proses asimilasi warga negara Indonesia keturunan asing ke dalam Bangsa Indonesia.

Alasan untuk merubah nama mereka ada bermacam-macam, beberapa di antaranya untuk alasan praktis. Mereka yakin hal itu akan membuat hidup mereka di Indonesia lebih mudah mulai dari; izin, sekolah, dan dapat diterima oleh masyarakat pribumi. 


Share Tulisan Geraldi Surya Putra


Tulisan Lainnya

Asosial

#ESAI - 19/07/2021 · 15 Menit Baca

Bendera Putih

#ESAI - 18/07/2021 · 15 Menit Baca